Aspirasi Sederhana Teruntuk Kota Ku!

Oleh : Firman Nugraha (Mahasiswa S1 Fak. Hukum UNSOED asal Kota Banjar / Aktivis Pergerakan Mahasiswa)

Sebagai implementasi dari kebijakan nasional untuk melakukan desentralisasi pemerintahan pada tahun 2003 resmi lahir dan berdiri secara otonom Pemerintah Kota Banjar, Jawa Barat. Dengan status barunya sebagai daerah otonom, sejak saat itu Kota Banjar memiliki sistem pemerintahan mandiri yang esensinya berarti diberikan kapasitas melaksanakan pemerintahan untuk menentukan arah pembangunan daerahnya berdasarkan potensi dan aspirasi masyarakat lokal. Esensi mendasar dari digalakannya otonomi daerah di Indonesia tak lain adalah sebagai perwujudan dari demokratisasi tata kelola pemerintahan yang komprehensif. Yaitu suatu paradigma pemerintahan yang secara tajam berkembang pasca reformasi 1998 yakni bagaimana mendistribusikan tata kelola pemerintahan yang sebelumnya berkarakter otoritarian-sentralistik (terpusat) kearah tata kelola pemerintahan modern yang demokratis – desentralistik (terdistribusi). Konsekwesi dari pola pemerintahan yang desentralistik ini masyarakat daerah dituntut untuk dapat proaktif – partisipatif khususnya dalam agenda memformulasikan kebijakan pembangunan. Hal mana yang menjadi esensial adalah bahwa prinsip pembangunan di daerah seyogyanya harus berdasarkan kearifan, potensi, dan aspirasi masyarakat lokal. Dengan demikian dalam perumusan kebijakan publik harus berpola bottom – up.

Sebagai daerah baru, sejak 2003 Kota Banjar cukup dapat dikatakan mampu menunjukan signifikansi dalam pembangunan daerahnya. Dalam pembangunan infrastruktur (fisik) misalnya, yang secara kentara mewujud dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat seperti pembangunan jalan raya, trotoar,jembatan, gedung-gedung umum, pasar, tempat – tempat umum, dan aneka artistik kota lainnya. Tentu semua capaian ini layak untuk diapresiasi bahwasannya Kota Banjar setidaknya dapat mengakselerasi diri agar dapat mengimbangi infrastruktur perkotaan sebagaimana di daerah lain. Dengan demikian sebagai masyarakat yang baik maka luapan rasa bahagia dan bangga atas kemajuan pembangunan fisik merupakan sikap yang sudah semestinya dimiliki  masyarakat Kota Banjar.

Seiring dengan bertambahnya usia Kota Banjar yang kini menginjak usia ke – 9 tahun maka kini Kota Banjar sudah menapaki usia yang cukup mapan dan mampu berjalan lebih mandiri melanjutkan otonomi daerah melakukan pembangunan yang lebih komprehensif dan integral.

Barangkali kita melihat dan terkesan bahwa Kota Banjar pada paruh awal pasca lahir sebagai daerah otonom begitu pesat dalam melakukan pembangunan fisik yang lantas menganggap hal tersebut semata – mata adalah karya dari pejabat daerah terpilih. Padahal fenomena seperti ini merupakan hal yang lumrah, tiada istimewa. Dikatakan demikian, pasalnya sebagai daerah otonom baru Kota Banjar memperoleh kucuran dana pembangunan yang sumbernya dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang besarannya dikhususkan untuk akselerasi pembangunan sebagai daerah otonom baru. Jadi sebenarnya tidak ada yang istimewa jika dikaitkan dengan prestasi pembangunan. Banjar belumlah dapat dikatakan berprestasi dalam pembangunan karena bagaimanapun dana yang digunakan jelas merupakan dana khusus yang dialokasikan bagi setiap daerah otonom baru guna memantik dan mengakselerasi pembangunan tahap awal di daerah tersebut. Ibarat balita yang masih memerlukan asupan ASI dari ibunya.

Sikap masyarakat yang pada umumnya mendaulat bahwa walikota-nya lah yang menghadirkan segala modal pembangunan sehingga Banjar setidaknya layak disebut  kota tentu hal ini  sah – sah saja. Walikota  dan  Wakil Walikota sekarang boleh saja merasa menjadi primadona dan pahlawan pembangunan, begitu pula dengan masyarakat yang masih menaruh trust besar terhadap pemimpin daerahnya manakala ditinjau dari kacamata relasi pemimpin dengan rakyatnya tentu merupakan hal yang positif.

Yang hendak dikritisi dalam tulisan ini yakni berkaitan dengan masa depan Kota Banjar dengan segala tantangannya. Ketangguhan dan daya prestatif Kota Banjar akan teruji mulai kini dan waktu mendatang. Seiring dengan kedewasaannya Kota Banjar kelak tidak akan lagi disebut – sebut sebagai Kota baru yang lantas harus melulu memperoleh suntikan dana khusus. Kota Banjar dituntut untuk mampu bersaing dengan daerah – daerah otonom lainnya meraih prestasi pembangunan yang mensejahterakan masyarakatnya. Setidaknya ada beberapa hal yang menjadi pekerjaan urgen yang harus digalakan dalam kaitannya dengan pembangunan yang lebih komprehensif dan eksploratif, antara lain pembangunan memiliki makna tentunya bukan hanya terhadap aspek – aspek yang bersifat infrastruktur fisik saja namun lebih utama bahwa semua pembangunan diorientasikan pada tujuan utamanya yaitu pembangunan manusia seutuhnya.

Sebagai daerah yang tergolong masih berumur dini dengan kultur masyarakatnya yang cenderung pasif, maka seharusnya pada titik masalah inilah pemberdayaan masyarakat dilakukan. Masyarakat harus didorong nalar kritis dan daya unggah aspirasinya agar dapat memiliki signifikansi peran dalam menentukan arah kebijakan pembangun daerah. Sikap masyarakat yang kritis – partisipatif tersebut merupakan modal mendasar otonomi daerah, karena esensi dari otonomi daerah itu sendiri adalah memberikan kebebasan kepada masyarakat lokal melalui pemerintahan daerah untuk berkehendak menentukan arah pembangunan daerahnya. Oleh karena itu pemerintah Kota Banjar sebagai lokomotif pembangunan harus secara giat memberikan stimulus kepada masyarakat agar dapat berperan serta dalam pola – pola  pembangunan di daerahnya. Namun manakala kita kritisi dalam tataran praktis, alih – alih mendorong masyarakatnya untuk bersikap proaktif – partisipatif justru penulis menemukan kasus pejabat publik cenderung mengelabui masyarakat dan enggan menunjukan kredibilitas dan  akuntabilitasnya sebagai pejabat pengayom masyarakat. Tepatnya penulis menemukan kejanggalan pada saat penulis melakukan pendampingan advokasi atas sengketa suatu perusahaan dengan masyarakat setempat di kampung penulis. Sengketa tersebut terjadi lantaran diduga pihak perusahaan bertindak unfair play. Sebagai perusahaan yang baru berdiri dan hendak melakukan operasional usahanya, sesuai aturan hukum yang berlaku maka pihak perusahaan tersebut seharusnya memenuhi syarat perizinan HO (Hinder Ordonantie) atau yang lumrah disebut izin gangguan. Yang dimaksud izin gangguan ini adalah bahwa perusahaan yang akan melakukan operasional usahanya dan berkaitan dengan kondusifitas lingkungan maka sebagai syarat operasional usahanya harus mengantongi HO/ izin gangguan. Syarat esensial dari penerbitan HO tersebut adalah adanya persetujuan dari masyarakat sekitar perusahaan tersebut.

Namun kenyataan dilapangan lain dari apa yang seharusnya. Pihak perusahaan nyatanya terindikasi tidak memiliki itikad baik dalam pengurusan perizinan HO tersebut, masyarakat merasa tidak dilibatkan dalam mekanisme pemberian persetujuan. Usut punya usut pihak perusahaan disinyalir menggunakan jasa calo untuk mengurus segala keperluan perizinan HO dan ada indikasi melakukan pemalsuan tanda tangan atas nama masyarakat sekitar lingkungan perusahaan. Mengetahui kabar tersebut masyarakat pun geram dan reaktif sampai – sampai hampir bereaksi anarkis terhadap pihak perusahaan. Mensyiasati suasana memanas tersebut akhirnya pihak utusan dari pemerintah pun turun rembug memfasilitasi musyawarah guna melakukan lobi terhadap masyarakat. Dalam forum lobi tersebut terucap statemen dari pihak pemerintah bahwa pengurusan persyaratan HO perusahaan sudah masuk di Dinas Perizinan dan akan segera selesai. Dari pernyataan seperti itu masyarakat pun semakin curiga, pasalnya masyarakat sama sekali belum pernah memberikan tanda tangan persetujuan terkait perizinan HO perusahaan. Menyikapi hal tersebut, guna mengobati rasa penasarannya, perwakilan dari pihak masyarakat pun turut menyambangi Dinas Perizinan dan hendak melihat dokumen – dokumen persyaratan HO khususnya untuk mengkonfirmasi dokumen tanda tangan persetujuan yang mengatasnamakan masyarakat, siapakah yang menandatangani ?. Namun alih-alih berharap dapat memperoleh keterbukaan informasi, masyarakat justru malah dikelabui oleh pihak pejabat dinas yang menyatakan dokumen – dokumen tersebut tidak bisa ditunjukan dengan alasan dokumen tersebut adalah rahasia negara. Menyikapi penolakan dari pejabat dinas tersebut pihak masyarakat pun mencoba menangkisnya dengan menunjukan UU Keterbukaan Informasi Publik. Namun dengan berbekal otoritas jabatan yang berlindung dibawah nama walikota dan disertai memandang rendah pengetahuan masyarakat, pejabat publik pun tetap berkukuh dengan kepicikannya menutupi dokumen yang jelas – jelas merupakan informasi publik dan berhak diakses publik itu.

Dari potret kasus diatas setidaknya dapat kita simpulkan bahwa kultur birokrasi Pemerintah Kota Banjar masih tidak bersahabat dengan masyarakat. Bagaimana hendak memantik kesadaran partisipatif masyarakat jika kultur birokrasinya saja antipati terhadap penanaman nilai – nilai demokrasi seperti akuntabilitas, transparansi, kritik, dan aspirasi. Sikap pangreh praja yang masih membudaya kuat dalam tubuh birokrasi menjadikan kinerja banyaknya oknum PNS acuh tak acuh dan tak kunjung memberikan pelayanan yang profesional terhadap publik. Biasnya pemahaman mengenai peran dan fungsi sejatinya sebagai pelayan publik pada gilirannya telak menjadi masalah tersendiri dalam proses pemerintahan. Sikap kebijakan yang ditampilkan terkesan tak lekas mendorong masyarakat untuk memiliki pola pikir kritis – partisipatif terhadap pemerintahan. Bahkan kondisi status quo masyarakat yang apatis, lugu , dan a-politis cenderung dipelihara dan dilestarikan. Elemen kelompok masyarakat kritis semacam LSM pun terasa ditekan. Dari kacamata politik kondisi masyarakat yang demikian cenderung menjadi lahan bagi elit penguasa untuk berlaku otoritarian dan oligarkis. Yakni suatu kondisi pemerintahan  yang dikuasai dan distrir oleh sekelompok orang saja tanpa kontrol yang berarti dari masyarakat. Kondisi politik pemerintahan yang demikian ini kelak akan menjadi lahan subur praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) di lingkaran kekuasaan itu sendiri sehingga pada gilirannya kepentingan masyarakat menjadi terbengkalai, kaderisasi-regenerasi kepemimpinan menjadi lunglai dan masyarakat semakin menjadi lalai.

Kondisi stagnan tersebut tidak bisa tetap dibiarkan, dinamika kritis masyarakat harus terus memperoleh stimulus positif, karena daya kritis – partisipatif masyarakat merupakan modal esensial dalam menentukan arah kebijakan Kota Banjar kini dan masa depan. Dalam konteks ini maka selain menuntut peran pemerintah, diperlukan pula peran gerakan civil society dan infrastruktur politik agar dapat turut memantik daya aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam perannya sebagal social control.

Selain masalah kesadaran politik masyarakat, hal strategis lainnya berkaitan dengan modal pembangunan Kota Banjar adalah revitaliasasi sumber daya manusia (SDM) lokal sehingga dapat dikapitalisai menjadi aset pembangunan. Pemerintah harus memiliki grand strategy bagaimana membangun SDM  yang berbasis kebutuhan pembangunan Kota Banjar sebagai aset masa depan. Dalam membangun SDM yang mumpuni itu, variabel mendasarnya adalah dengan memfasilitasi pendidikan. Pemerintah Kota harus mendorong generasi mudanya mengenyam pendidikan yang mumpuni. Yakni hingga pendidikan tinggi. Insentif ataupun beasiswa pendidikan mesti menjadi dana investasi guna menciptakan SDM – SDM lokal yang handal. Yang kelak akan kembali ke Kota Banjar guna menjadi agen pembaharuan dan pembangunan yang kontributif bagi Kota Banjar. Pemerintah harus cermat melihat potensi aset pembangunan ini. Dalam kondisi sekarang misalkan, terhitung banyak calon – calon sarjana yang berasal dari Banjar yang menempuh ilmu di Perguruan tinggi lokal maupun luar kota. Hal tersebut haruslah menjadi perhatian pemerintah agar aset berupa SDM dengan kualifikasi sarjana pendidikan tinggi dapat diarahkan dan diberdayakan di daerahnya sendiri yakni Kota Banjar. Karena sampai saat ini realitanya SDM – SDM handal  siap pakai itu masih banyak tercecer di luar kota dan malah menjadi aset pembangunan di daerah lain. Padahal sebagai kota berkembang Banjar memerlukan sentuhan SDM – SDM yang mumpuni.

Keputusan bahwa Kota Banjar berhak atas status sebagai daerah otonom tentunya bukanlah keputusan yang tanpa disertai pertimbangan yang matang. Pertimbangan mana utamanya berkaitan dengan potensi lokal Kota Banjar itu sendiri seperti kondisi masyarakat, potensi daerah baik berupa alam maupun potensi pariwisata, dan daya perekonomiannya. Sumber daya ini tentunya merupakan aset yang harus dikelola secara bijak dan tepat sehingga dapat mendatangkan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat Kota Banjar seluas- luasnya. Pasca pembangunan infrastruktur fisik maka tantangan selanjutnya adalah bagaimana mengeksplorasi potensi daerah menjadi produk daerah yang memiliki profit value terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan mengkapitalisasi aset daerahnya Kota Banjar harus mampu bersaing bahkan mampu mengungguli daerah lainnya sebagai daerah dengan potensi ekonomi yang mumpuni. Harus ada cetak biru mengenai rencana pembangunan potensi ekonomi serta strategi untuk menggaet investor guna menanamkan modalnya di Kota Banjar. Misalkan pada sektor pertanian harus berani mencanangkan diri sebagai kota agropolitan, kemudian dalam sektor pariwisata Kota Banjar harus berani bersaing dengan model – model pariwisata di daerah – daerah lain.

Sebagai pintu gerbang tenggara Jawa Barat, Kota Banjar kerap menjadi kota transit diantara konektivitas Jabar dan Jateng. Peran strategisnya sebagai Kota Transit merupakan modal dasar yang harus terus direvitalisasi, misalkan dengan menggagas “Visit Banjar”. Dengan demikian Kota Banjar harus mampu mengeksplorasi sumber dayanya, mempercantik artistik kotanya, memunculkan icon-landmark yang menjadi daya tarik wisatawan berkunjung ke Kota Banjar. Semua gagasan ini bukanlah gagasan pembangunan yang mustahil diwujudkan. Diperlukan semangat konstruktif dari semua elemen dan keterbukaan yang akuntanbel satu sama lain utamanya dimulai dari relasi yang fair play dan saling membangun antara Pemerintah Kota dan Mayarakat. Semoga !

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s